Oleh: raffa christ manalu
Redaktur Investigasi
Partai politik tidak hanya dibangun dari bendera, lambang, dan pidato para elite. Kekuatan sebuah partai justru bertumpu pada loyalitas kader, kepercayaan masyarakat, serta konsistensi dalam memperjuangkan nilai-nilai yang selama ini dikampanyekan. Karena itu, ketika hubungan internal mulai diwarnai konflik berkepanjangan, perbedaan sikap politik yang tajam, hingga polemik terhadap tokoh yang pernah dibesarkan sendiri, pertanyaan mendasar pun muncul: apakah partai masih berdiri di atas ideologi, atau mulai terjebak dalam pertarungan kepentingan elite?
Pertanyaan itu relevan untuk melihat dinamika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terutama dalam hubungannya dengan Joko Widodo atau Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Jokowi bukanlah sosok yang muncul begitu saja dalam panggung politik nasional. Ia pernah menjadi bagian penting dari perjalanan politik PDIP. Melalui dukungan partai tersebut, Jokowi menapaki karier dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia selama dua periode.
Gibran pun pernah diusung PDIP dalam pemilihan Wali Kota Solo. Kala itu, ia menjadi bagian dari regenerasi politik yang turut diperhitungkan dalam perjalanan partai. Namun, politik memang tidak pernah statis. Hubungan yang dahulu dibangun melalui dukungan dan kepentingan bersama dapat berubah ketika perbedaan arah, kepentingan, dan pilihan politik semakin menguat.
Perubahan sikap itu sebenarnya bukan sesuatu yang terlarang. Dalam demokrasi, partai politik berhak menentukan sikap, mengkritik mantan kader, bahkan mengambil jarak dari tokoh yang tidak lagi sejalan dengan garis perjuangannya.
Persoalannya bukan semata-mata pada perbedaan politik, melainkan bagaimana perbedaan tersebut dikelola.
Ketika kritik berubah menjadi permusuhan
Kritik terhadap Jokowi maupun Gibran tentu sah dalam kehidupan demokrasi. Keduanya merupakan tokoh publik yang keputusan dan kebijakannya dapat dinilai, diperdebatkan, bahkan dikritik secara terbuka.
Akan tetapi, kritik yang sehat seharusnya bertumpu pada argumentasi, kebijakan, dan kepentingan publik.
Jika pertarungan politik lebih banyak ditampilkan melalui sindiran personal, pelabelan, atau simbol permusuhan, publik berhak mempertanyakan kedewasaan para aktor politik yang terlibat.
Di sinilah PDIP menghadapi tantangan penting. Partai yang memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia tentu tidak cukup hanya mengandalkan kebesaran masa lalu.
Ia juga harus menunjukkan kemampuan mengelola perbedaan tanpa kehilangan arah perjuangan.
Sebab, ketika konflik antarelite terlalu mendominasi panggung politik, persoalan rakyat berisiko tersisih dari perhatian.
Publik membutuhkan partai yang berbicara tentang harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Bukan sekadar menyaksikan perseteruan politik yang terus berulang.
Polemik foto dan pesan yang sampai kepada kader
Polemik mengenai penurunan foto Gibran di sejumlah kantor partai, apabila benar terjadi sebagaimana diberitakan, juga patut dilihat dari sudut pandang etika politik.
Tindakan simbolis semacam itu mungkin dimaksudkan sebagai ekspresi sikap organisasi. Namun, simbol memiliki kekuatan yang tidak kecil dalam politik. Ia dapat menyampaikan pesan tentang penghormatan, penolakan, loyalitas, bahkan permusuhan.
Karena itu, penting membedakan foto seseorang sebagai simbol personal dengan foto yang dipasang dalam kapasitas jabatan publik. Konteks pemasangan dan alasan penurunannya harus diperjelas agar penilaian tidak didasarkan pada asumsi semata.
Meski demikian, satu hal patut menjadi bahan refleksi: apakah ekspresi ketidaksepakatan politik harus selalu ditampilkan melalui tindakan simbolis yang berpotensi memperuncing konflik?
Partai politik memiliki hak menentukan identitas dan simbol internalnya. Namun, hak tersebut tetap perlu dijalankan dengan pertimbangan etika, kepatutan, dan dampaknya terhadap persepsi masyarakat.
Lebih jauh, tindakan yang dilakukan pengurus di daerah dapat memengaruhi cara kader akar rumput memahami arah organisasi.
Mereka yang selama bertahun-tahun bekerja membesarkan partai tentu membutuhkan kejelasan mengenai nilai dan prinsip yang sedang diperjuangkan.
Loyalitas kader tidak bisa hanya dituntut
Kader merupakan salah satu fondasi utama partai politik.
Mereka bekerja di tingkat ranting, PAC, DPC, hingga berbagai struktur organisasi lainnya. Mereka pula yang berhadapan langsung dengan masyarakat, menyosialisasikan program, dan membangun dukungan politik dari bawah.
Loyalitas kader memang penting, tetapi loyalitas tidak seharusnya dipahami sebagai kewajiban untuk menerima semua keputusan elite tanpa ruang kritik.
Kader juga memiliki penilaian, harapan, dan pertimbangan moral. Ketika mereka merasa aspirasi tidak didengar atau arah organisasi tidak lagi sesuai dengan keyakinan politiknya, ketidakpuasan dapat berkembang menjadi persoalan serius.
Jika benar terdapat kader atau pengurus yang memilih mundur, keputusan tersebut patut menjadi bahan evaluasi. Namun, jumlah, tingkat kepengurusan, dan alasan pengunduran diri perlu dibuktikan agar tidak berubah menjadi klaim politik tanpa dasar.
Partai yang sehat semestinya tidak buru-buru memandang perbedaan pendapat sebagai pembangkangan. Sebaliknya, kritik dari dalam organisasi dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi dan mengevaluasi keputusan.
Sebab, mempertahankan kader bukan hanya soal menjaga jumlah anggota. Lebih dari itu, partai perlu menjaga kepercayaan bahwa perjuangan mereka memiliki arah yang jelas dan tidak semata-mata bergantung pada kepentingan segelintir elite.
Jangan sampai ideologi kalah oleh kepentingan elite
PDIP memiliki sejarah, identitas, dan basis dukungan yang tidak dapat diabaikan dalam politik nasional. Karena itu, dinamika hubungan partai dengan Jokowi dan Gibran semestinya tidak hanya dibaca sebagai persoalan personal antartokoh.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana sebuah partai menjaga konsistensi nilai ketika hubungan politik berubah.
Tidak ada partai yang wajib terus mendukung seseorang hanya karena pernah mengusungnya.
Begitu pula, mantan kader tidak kebal terhadap kritik hanya karena pernah menjadi bagian dari perjalanan partai.
Namun, perbedaan politik perlu dijelaskan melalui sikap dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika keputusan partai terkesan lebih didorong oleh konflik personal daripada pertimbangan ideologis dan kepentingan rakyat, risiko kehilangan kepercayaan akan semakin besar.
Kepercayaan masyarakat juga tidak dapat disimpulkan hanya dari percakapan di media sosial atau sejumlah tindakan pengurus di daerah.
Penilaiannya membutuhkan bukti yang lebih luas, termasuk hasil survei, dinamika dukungan, dan perkembangan politik yang terukur.
Tetapi satu prinsip tetap berlaku: partai politik harus mampu membuktikan bahwa kepentingan rakyat berada di atas pertarungan pribadi.
Pada akhirnya, kebesaran partai tidak diukur dari seberapa keras ia menyerang lawan politiknya. Kebesaran justru terlihat dari kemampuannya menjaga prinsip, mengelola perbedaan, dan tetap hadir untuk menjawab persoalan masyarakat.
Jika konflik personal terus mengambil porsi lebih besar daripada agenda kerakyatan, partai berisiko kehilangan fokus perjuangannya. Jika komunikasi internal melemah, kader dapat mempertanyakan masa depan organisasinya.
Dan jika tindakan elite dianggap tidak sejalan dengan nilai yang selama ini dikampanyekan, kepercayaan publik pun dapat tergerus.
PDIP tentu memiliki kesempatan untuk menjawab tantangan tersebut. Caranya bukan dengan menutup ruang kritik atau mempertajam permusuhan, melainkan dengan menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak harus menghapus etika dan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama.
SEBAB, ketika kepentingan elite lebih menonjol daripada ideologi dan kepentingan rakyat, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan antartokoh, melainkan juga masa depan kepercayaan terhadap partai itu sendiri.***
0 Komentar