Rupiah Amblas ke Rp17.500, Bagaimana Gawat untuk Perekonomian RI?

JAKARTA - Nilai tukar rupiah anjlok hingga menembus level Rp17.500 per dolar AS pada Selasa (12/5), melampaui posisi terlemah saat pandemi covid-19.

Kurs mata uang Garuda bahkan mendekati titik psikologis yang dianggap rawan bagi pasar keuangan domestik. Pada penutupan perdagangan Selasa (12/5), rupiah berada di level Rp17.529 per dolar AS, melemah 115 poin dibandingkan sebelumnya.

Seberapa besar kondisi gawat jatuhnya nilai tukar rupiah pada ekonomi Tanah Air?

Meski jatuh ke level Rp17.500, para ekonom menilai kondisi saat ini belum bisa disamakan dengan krisis moneter 1998. Fundamental perekonomian RI dinilai masih relatif lebih kuat dibandingkan periode krisis kala itu.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong menilai pelemahan rupiah saat ini memang sudah perlu diwaspadai, namun belum bisa dikategorikan sebagai krisis seperti tahun 1998 karena saat ini fondasi ekonomi RI lebih tahan banting.

“Pelemahan rupiah jelas memberi tekanan besar, namun kondisi fundamental Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan era krisis: cadangan devisa masih relatif kuat, inflasi terkendali, perbankan stabil, dan pertumbuhan ekonomi masih positif,” ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com , Selasa (12/5).

Meski begitu, ia mengatakan peluang rupiah menembus level Rp18 ribu per dolar AS tetap terbuka jika tekanan global semakin memburuk. Faktor terbesar saat ini adalah prospek suku bunga AS, harga minyak mentah dunia yang tinggi, dan keluarnya dana asing dari pasar negara berkembang (emerging market).

Menurutnya, pelemahan mata uang sebenarnya tidak hanya dialami Indonesia. Sejumlah mata uang Asia lain juga mengalami tekanan besar dalam sepekan terakhir. Won Korea, peso Filipina, rupee India dan beberapa mata uang Asia lainnya juga anjlok.

Kondisi rupiah sudah di fase lampu kuning nyaris merah. Peluang pelemahan masih terbuka. Intervensi pasar oleh BI yang dinilai hanya solusi bersifat sementara.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai level Rp17.500 per dolar AS sudah menjadi alarm serius bagi perekonomian Indonesia. Sebab, secara nominal melampaui titik terlemah saat krisis 1998 maupun pandemi.

“Tetapi konteks hari ini berbeda jauh dengan tahun 1998,” ujar Yusuf.

Ia menjelaskan pada krisis 1998 Indonesia menghadapi tekanan berlapis mulai dari jatuhnya rupiah, kolapsnya sektor perbankan, hingga minimnya cadangan devisa. Sekarang struktur makro jauh lebih kuat.

“Kurs mengambang, cadangan devisa masih relatif besar, sektor perbankan lebih sehat, dan korporasi besar sudah lebih disiplin melakukan hedging,” katanya.

Meski belum masuk kategori krisis sistemik, Yusuf menilai kondisi saat ini sudah memasuki fase lampu kuning yang mendekati merah. Apalagi dalam jangka pendek, ruang pelemahan rupiah memang masih terbuka.

“Kalau tensi geopolitik Timur Tengah terus meningkat, harga minyak bertahan tinggi, The Fed tetap hawkish, dan arus keluar modal asing terus, rupiah bisa bergerak ke area Rp17.500-Rp17.600,” ujarnya.

Ia juga menilai tekanan terhadap rupiah tidak bisa dijelaskan hanya dari faktor global, terdapat premi risiko domestik yang melekat di Indonesia. Memang hampir semua mata uang Asia sedang tertekan terhadap dolar AS, tetapi pelemahan rupiah termasuk salah satu yang terdalam secara year to date.

“Itu menunjukkan adanya premi risiko domestik yang melekat di Indonesia,” katanya.

Menurut Yusuf, pasar melihat sejumlah kerentanan struktural dalam ekonomi domestik, mulai dari tingginya ketergantungan impor bahan baku dan energi hingga melemahnya kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Ditambah lagi, beberapa bulan terakhir muncul persepsi pencahayaan dari sisi fiskal dan arah kebijakan ekonomi. Jadi tekanan global sebenarnya hanya membuka kelemahan domestik yang memang belum selesai," ujarnya.

Yusuf mengatakan dampak pelemahan rupiah akan terasa bertahap ke sektor riil, terutama melalui kenaikan harga barang impor (imported inflasi).

“Kombinasi rupiah lemah dan harga minyak tinggi juga menekan ruang fiskal lewat subsidi energi. Dunia usaha menghadapi kenaikan biaya produksi, terutama sektor yang bergantung pada impor bahan baku seperti otomotif, elektronik, farmasi, tekstil, dan makanan minuman,” katanya.

Ia menilai UMKM menjadi kelompok paling rentan karena tidak memiliki akses perlindungan nilai dan modal yang cukup kuat untuk menyerap kenaikan biaya. Kemudian, PMI manufaktur yang mulai mendekati zona kontraksi sebagai sinyal awal tekanan rupiah mulai masuk ke sektor riil.

“Kalau tekanan ini berlangsung lama, efek berikutnya akan masuk ke daya beli masyarakat dan penyerapan tenaga kerja,” ujar Yusuf.

Dari sisi kebijakan, Yusuf menilai respons pemerintah dan Bank Indonesia harus dilakukan secara simultan dalam jangka pendek maupun panjang.

“Dalam jangka pendek, BI memang perlu tetap agresif menjaga stabilitas melalui intervensi di pasar spot, DNDF, dan pasar lepas pantai. Koordinasi dengan Kemenkeu untuk menjaga pasar SBN juga penting agar tekanan capital outflow tidak semakin besar,” katanya.

Namun, menurutnya intervensi pasar hanya bersifat sementara dan bukan solusi utama.

“Yang lebih penting adalah memulihkan kredibilitas kebijakan ekonomi. Pasar ingin melihat disiplin fiskal, komunikasi kebijakan yang konsisten, dan regulasi yang lebih dapat diprediksi,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, Yusuf menilai Indonesia harus memperkuat manufaktur bernilai tambah dan mengurangi ketergantungan impor energi agar rupiah tidak terus rentan terhadap gejolak global.

“Selama Indonesia masih terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah dan impor bahan baku industri, rupiah akan terus rentan setiap kali terjadi guncangan global,” ujarnya. (Masyarakat)